Budaya Lokal Berkelas Internasional Terancam Dimusnahkan

1 112

GGLINK-NEWS-WONOGIRI-Tradisi budaya Jamasan Pusaka Wonogiri (JPW) telah dipatenkan dan didaftarkan menjadi iven tahunan di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2002 oleh Bupati Wonogiri yang lama Begug Poernomosidi, bahkan upaya mematenkan dan mendaftarkan JPW adalah perjuangan Bupati sebelum Begug Poernomosidi yaitu Bupati Oemarsono sejak tahun 1987.

Perlahan lahan namun pasti, JPW akhirnya diakui sebagai Budaya Internasional yang berasal asli dari tradisi jawa asal Wonogiri, pengakuan itu dating dari Amerika, Australia, Singapura, Taiwan dan Malaysia. Namun kini JPW dan beberapa tradisi khas Wonogiri terancam musnah dan atau dimusnahkan, menyusul pendapat sekelompok orang yang mencoba memberi masukan kepada Bupati periode saat ini Danar Rahmanto.

“Sebelas tahun saat itu saya berjuang demi kemajuan pariwisata di Wonogiri. Jika dilihat di Indonesia, even budaya semacam ruwatan atau jamasan justru menjadi daya tarik wisata. Saya juga menekankan di sini, kita lihat even budayanya, bukan sisi musrik atau ritualnya. Saya melihat ini semua dari sisi even budayanya,” terang Mulyadi mantan Kepala Disbudpar dan mantan Sekda Wonogiri sekaligus tokoh yang peduli terhadap kebudayaan.
Melongok sisi PAD saat itu, sebelum Jamasan diperkenalkan secara luas, pendapatan dari bidang pariwisata hanya Rp 70 juta dalam setahun. Jumlah pun bertambah setelah even budaya lambat laun muncul sebagai ikon Wonogiri. Hingga Rp 1 miliar per tahun. Tak lain dan tak bukan, obyek wisata menjadi tujuan wisatawan karena ada even budaya yang digelar di sana.
“Untuk itu sangat disayangkan jika pemerintah tidak mendukung dan  tidak dianggarkan dana untuk even budaya. Tanpa anggaran jelas tidak akan ada lagi promosi, karena even budaya sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat,” lanjutnya.

Kontrak politik antara koalisi pengusung dengan Danar saat masih menjadi calon bupati hendaknya dilihat secara lebih fleksibel. Jika dirasa akan berakibat kontra bisa saja tidak dipenuhi. Politik adalah cara untuk meraih sesuatu. Jika dalam meraih sesuatu itu justru mengarah pada yang tidak membuat tenteram dan nyaman masyarakat maka bisa tidak ditempuh.“Untuk itu saya minta bupati mempertimbangkan. Bahwa budaya beda dengan agama. Keyakinan masing-masing. Selain itu kita hidup di wilayah yang masyarakatnya beragam. Saya juga meminta agar para kepala desa dan masyarakat yang masih perduli untuk mempertahankan kebudayaan,” himbaunya.

Sementara itu salah satu tokoh masyarakat di wilayah Ngadirojo Kidul, Bambang Wasisto berpendapat bahwa jika memang diinginkan adanya perubahan, dalam hal ini kegiatan budaya yang bersifat ritual, maka evolusi adalah jawabannya. “Tidak bisa serta merta dihilangkan begitu saja dari agenda Pemkab. Jikapun akan dihilangkan, lebih baik dengan tetap mempertahankan namun sisi syiriknya yang dihilangkan,” katanya.

Pemerhati budaya yang juga Kepala KPUD Wonogiri Joko Purnomo mengatakan dengan hilangnya agenda budaya dari agenda Pemkab justru Pemkab akan kehilangan media untuk menuntun masyarakat sedikit demi sedikit menjauh dari kesyirikan. “Tetap ada agenda budaya tapi dijelaskan sekaligus sejarah sebenarnya dari suatu acara budaya. Saya setuju yang sifatnya syirik dihilangkan, tapi evennya tetap diselamatkan. Mau tidak mau, itu sudah menjadi sejarah perkembangan kebudayaan,” tegasnya.

Bupati Wonogiri Danar Rahmanto kemarin (26/11) mengatakan anggaran untuk bidang kepariwisataan akan tetap ada, namun dari Pemkab tidak akan menggelar acara ritual. Masyarakat bebas melaksanakan dan jikapun bupati diundang tentu akan datang. “Tapi yang pasti bukan Pemkab yang menyelenggarakan. Anggaran untuk kepariwisataan tetap ada. Nah mau dipakai untuk kegiatan apa juga terserah, yang pasti Pemkab bukan penyelenggara,” ungkapnya.([email protected])

error: Content is protected !!